Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Perlu Dibentuk

Oleh : HM. Arum Sabil (*)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan peraturan (Baca : Permendagri) Tentang pembentukan unit kerja pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah provinsi hingga kabupaten dan kota. Regulasi itu termaktub dalam Permendagri Nomor : 112 Tahun 2018. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2018.

Pada pasal 23 dalam Permendagri tersebut, mengatur tentang unit layanan pengadaan secara elektronik menjadi UKPBJ. Ditegaskan untuk batas pembentukannya paling lambat akhir Desember 2018. Peraturan itu, sudah sesuai dengan peraturan presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Seperti pada pasal 75 Ayat (1) dalam Perpres tersebut, menyatakan menteri / kepala lembaga / kepala daerah, membentuk UKPBJ yang bertugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang atau jasa pada kementerian / lembaga / pemerintah daerah.

Selain itu, masih ada analisa dampak ditetapkannya Permendagri tersebut berdasarkan dasar hukum dalam pelaksanaannya. Pertama, penyelenggaraan dukungan pengadaan barang dan jasa pada pemda provinsi, kabupaten dan kota.

Kedua, nomenklatur unit kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Ketiga, Status kepegawaian UKPBJ pemerintah daerah. Keempat, tata kerja UKPBJ. Kelima, pelaporan UKPBJ. Keenam, kode etik dan SOP UKPBJ. Ketujuh, pembinaan dan pengawasan UKPBJ dan yang kedelapan, pembiayaan UKPBJ.

Penjelasan hukum di atas menegaskan, bahwa Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat.
Bahkan juga ditegaskan pada pasal 24 di Permendagri tersebut : pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Permendagri Nomor 99 tahun 2014 tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemda dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku.

Kemudian, ditegaskan pula pada pasal 25, Permendagri Nomor 112 tahun 2018 berlaku pada tanggal yang diundangkan.
Sebagai putera daerah asli Jember, saya Arum Sabil, meminta supaya Pemkab Jember segera membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Terlebih, batas akhir pembentukannya sudah semakin mepet.

Kenapa harus segera dibentuk di Jember?, sebab jika sampai terlambat ada untuk Pemkab Jember, maka semua aktivitas pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Jember, bisa disebut ilegal dan dipastikan akan memunculkan persoalan hukum dikemudian hari.

Salam hormat : HM. Arum Sabil (Penulis adalah seorang praktisi pertanian dan peternakan yang juga tokoh masyarakat asli Jember)

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password