Tegak Lurus, ‘Senjata’ Faida Berantas Korupsi di Jember

Caption : Dari kiri ke kanan, , Direktur Pusako Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, Koordinator Divisi Politik dan Penyelidikan ICW, Donal Fariz, Direktur Pukat UGM, Oce Madrial dan Direktur Puskapsi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono.

JEMBER, Indikator – Pemerintah Kabupaten Jember, menyelenggarakan seminar anti korupsi, Rabu (10/5/2017) lalu, dengan tema “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”. Sejumlah pegiat anti rasuah dan akademisi dihadirkan sebagai pembicara. Ini menandai komitmen Bupati Jember, Faida, dalam memberantas korupsi di tubuh pemerintahan pemkab setempat.

Acara di Aula Lantai 2 Pendapa Wahya Wibawagraha ini menghadirkan, Koordinator Divisi Politik dan Penyelidikan Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM), Oce Madrial.

Selanjutnya, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, serta Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, juga dihadirkan sebagai nara sumber. Sementara keynote speaker, disampaikan Dirjen Peraturan Perundangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana.

“Seminar ini didasari niat baik untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, atau kalau di Jember dikenal dengan pemerintahan tegak lurus. Upaya menghadirkan aktifis anti korupsi nasional ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mencegah terjadinya korupsi di pemerintahan,” kata Faida, ketika berpidato.

Faida tak menampik, jika masih ada sebagian kalangan yang mencibir komitmen pemerintahannya dalam memberantas korupsi. Bahkan, ada yang menuding bahwa jargon tegak lurus, yang disandingkan dengan prinsip 3 B –baik tujuannya, betul caranya dan benar hukumnya- adalah sebuah pencitraan semata.

Menanggapi tudiangan itu, Faida menyatakan, tak akan mendebat atau mempersoalkannya. Tapi, dia meminta kepada masyarakat Jember agar yakin, bahwa yang dilakukan pemerintahannya adalah demi membangun Jember lebih baik dan terbebas dari korupsi.

“Adalah salah besar, jika itu hanya sebagai pencitraan dan hari ini kita membuka diri terhadap kehadiran ICW dan kawan-kawan di Jember. Kalau (sekedar) pencitraan ini bunuh diri. Dan saya serius berjuang besama-sama menegakkan pemerintahan yang tegak lurus di Jember,” ujarnya.

Koordinator Divisi Politik dan Penyelidikan ICW, Donal Fariz, mengaku terkejut saat mendapat undangan berbicara di seminar anti rasuah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Jember. Karena selama tujuh tahun Ia bergabung di ICW, sangat jarang kepala daerah mengundang langsung Non Government Organization (NGO) yang focus terhadap isu-isu korupsi.

“Kalau kita lacak para kepala daerah berprestasi, mereka adalah penerima anugerah Bung Hatta Award, dan mereka menjadikan isu anti korupsi sebagai jargon di pemerintahan. Dan mereka mengusung satu isu anti korupsi yang spesifik,” paparnya, ketika memberi materi di acara tersebut.

Donal menguraikan dua faktor yang mendorong seseorang berbuat korupsi, dan ini yang menentukan pola pencegahan dan pemberantasannya. Pertama korupsi karena kebutuhan atau corruption by needs, yang biasanya dipicu lantaran kecilnya gaji seorang pegawai pemerintahan, sementara kebutuhan hidupnya lebih besar dari pendapatan yang diperoleh.

“Yang pertama ini tidak bisa hanya dengan penegakan hukum semata, tugas kepala daerah lah bersama pemerintah mengakselerasi potensi korupsi di level birokrasi karena mereka butuh itu diperbaiki,” jelas Donal.

Sementara, pola korupsi yang kedua lebih disebabkan karena keserakahan manusia atau corruption by greeds. Dan ini sudah bukan karena kebutuhan lagi, tapi soal perilaku seseorang. Pada kasus yang kedua, ini harus diberantas dengan penegakan hukum.

“Sudah punya fortuner ingin memiliki hamer. Sudah bisa naik pesawat, ingin jet pribadi. Ini realitas dari korupsi karena faktor ketamakan manusia,” sebutnya.

Donal merilis data tentang kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus korupsi. Berdasarkan catatan ICW, ada 148 kepala daerah yang terdiri dari 19 gubernur, 1 wakil gubernur, 17 wali kota, 8 wakil wali kota, serta 84 bupati dan 19 wakil bupati. Ini lantaran munculnya fenomena “raja-raja kecil” di daerah akibat desentraliasi korupsi yang mengikuti desentralisasi kewenangan di daerah.

“Ini yang baru ditangkap. Yang beruntung lebih banyak dari pada yang buntung. Ini realitas kita. Ini terjadi karena biaya politik kita begitu mahal sekali,” paparnya.

Menurutnya, angka korupsi di Indonesia cukup besar yang mencapai 482 kasus dengan 1.101 tersangka. Sementara nilai kerugian yang timbul sebesar Rp1,45 triliun, dan belum termasuk kasus korupsi KTP elektronik, yang saat ini mencuat. Dari jumlah itu, sebesar Rp31 miliar, merupakan kasus korupsi suap-menyuap.

“Jelas ini butuh komitmen kuat dalam menjalankan pemerintahan dengan prinsip open government. Meski mengandung konsekuensi berat dalam implementasinya, saya yakin Ibu Faida mampu menjalankannya,” tutur Donal.

Donal menanggapi pertanyaan indikatoronline.com, tentang dua faktor yang menjadi tantangan dalam membentas korupsi di Jember. Pertama soal hambatan eksternal dengan munculnya kegaduhan politik yang menyebabkan terhambatnya komunikasi eksskutif dan legislatif.

Sedangkan faktor internal menjadi tantangan kedua, karena adanya perlawanan di internal birokrasi yang berada di zona nyaman, dan tak mau posisinya terusik akibat gebrakan pemberantasan korupsi yang dilakukan bupati.

“Cara melawannya sederhana, kepala daerahnya harus berintegritas dan menolak suap. Orang-orang (koruptor) akan ragu ketika menghadapi bupati yang tegak lurus,” tandasnya.

Donal menjelaskan, ada empat tipe pemerintahan daerah di Indonesia. Pertama adalah tipe kepala daerah dan birokrasinya kompak melakukan korupsi. Kedua, kepala daerahnya bersih tetapi birokrasinya korup. Tipe ketiga, kepala daerahnya korup namun birokrasinya bersih.

“Terakhir, dan ini yang langka adalah kepala daerah dan birokrasinya sama-sama bersih,” sebutnya.

Direktur Pukat UGM, Oce Madrial, mengapresiasi inisiatif Bupati Jember mengundang NGO dan akademisi yang focus pada kajian anti korupsi. Karena yang biasanya, kalangan ini yang berteriak lantang jika ditemukan korupsi di tubuh pemerintahan.

“Ini Bupati malah datang mengundang kami dan sepertinya menantang,” selorohnya.

Menurut dia, apa yang telah disampaikan Bupati Faida dengan jargon tegak lurus dan 3 B, adalah salah satu ciri pemerintahan yang baik dan bersih, ketika hal itu benar-benar terimplentasi dan tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Sementara itu, Direktur Pusako Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, mendesak agar bupati secepatnya menjalankan prinsip pemerintahan bersih, anti korupsi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan insentif bagi peningkatan kesejahteraan pegawai, serta mewujudkan sistem pemerintahan yang open government.

“Bupati memilih open government ini, tentu tidak berpikir keuntungan untuk dirinya sendiri. Karena semuanya sama-sama untung. Ada keuntungan yang diperoleh aparatur pemerintah, rakyat, dan kepala daerah,” pungkasnya. (*)

Pewarta           : Mahrus Sholih

Editor               : –

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password